BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara
Amerika Serikat merupakan negara maju yang dikenal sebagai pusat perekonomian
di dunia. Amerika Serikat pun mencatat sejarah kelam dalam perekonomian karena
mengalami krisis ekonomi pada tahun 2008 yang diawali dengan kebangkrutan Leman
Brothers yang merupakan salah satu perusahaan investasi atau bank keuangan
senior dan terbesar ke 4 di Amerika Serikat. Siapa yang menyangka suatu negara
yang merupakan tembok kapitalis dunia akan runtuh , celakanya apa yang terjadi
di Amerika Serikat dengan cepat menyebar dan menjalar keseluruh dunia.
Rakyat
Amerika hidup dalam konsumerisme di luar batas kemampuan pendapatan yang
diterimanya. Mereka hidup dalam hutang, belanja dengan kartu kredit, dan kredit
perumahan. Akibatnya lembaga keuangan yang memberikan kredit tersebut bangkrut
karena kehilangan likuiditasnya, karena piutang perusahaan kepada para kreditor
perumahan telah digadaikan kepada lembaga pemberi pinjaman. Pada akhirnya
perusahaan –perusahaan tersebut harus bangkrut karena tidak dapat membayar
seluruh hutang-hutangnya yang mengalami jatuh tempo pada saat yang bersamaan.
Runtuhnya perusahaan-perusahaan finansial tersebut mengakibatkan bursa saham
Wall Street menjadi tak berdaya, perusahaan-perusahaan besar tak sanggup
bertahan seperti Lehman Brothers dan Goldman Sachs. Krisis tersebut terus
merambat ke sektor riil dan non-keuangan di seluruh dunia. Krisis keuangan di
Amerika Serikat pada awal dan pertengahan tahun 2008 telah menyebabkan
menurunnya daya beli masyarakat Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai
konsumen terbesar atas produk-produk dari berbagai negara di seluruh dunia.
Penurunan daya serap pasar itu menyebabkan volume impor menurun drastis yang
berarti menurunnya ekspor dari negara-negara produsen berbagai produk yang
selama ini dikonsumsi ataupun yang dibutuhkan oleh industri Amerika Serikat.
Oleh karena volume ekonomi Amerika Serikat itu sangat besar, maka sudah tentu
dampaknya kepada semua negara pengekspor di seluruh dunia menjadi serius pula,
terutama negara-negara yang mengandalkan ekspornya ke Amerika Serikat.
Krisis
global berdampak dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, selain
menyebabkan volume perdagangan global pada tahun 2009 merosot tajam, juga akan
berdampak pada banyaknya industri besar yang terancam bangkrut, terjadinya
penurunan kapasitas produksi, dan terjadinya lonjakan jumlah pengangguran
dunia. Bagi negara-negara berkembang dan emerging markets, situasi ini dapat
merusak fundamental perekonomian, dan memicu terjadinya krisis ekonomi.
Tahun
2008 dan 2009 merupakan tahun-tahun yang penuh tantangan bagi ekonomi dunia.
Pada kedua tahun tersebut pertumbuhan ekonomi dunia akan menurun dari 4,9% pada
tahun 2007 menjadi 3,7% pada tahun 2008 dan 3,8% pada tahun 2009. Penurunan
kegiatan ekonomi dunia ini terutama disebabkan oleh akan melambatnya
pertumbuhan ekonomi AS dari 2,2% pada tahun 2007 menjadi 0,5% pada tahun 2008
dan 0,6% pada tahun 2009. Pada periode yang sama dan sebagai akibat dari
melambatnya pertumbuhan ekonomi AS, pertumbuhan ekonomi disemua negara-negara
lain juga akan menurun. Kelompok negara-negara yang sudah maju akan menurun
dari sebesar rata-rata 2,7% pada tahun 2007 menjadi 1,3% pada masing-masing
tahun 2008 dan 2009. Kelompok negara-negara yang sedang membangun turun dari
7,9% pada tahun 2007 menjadi sekitar 6,7% pada dua tahun berikutnya. Suatu pola
yang terlihat di sini adalah lebih besarnya tingkat penurunan yang terjadi pada
negara-negara yang sudah maju (sekitar 50%) daripada di negara-negara yang
sedang berkembang (hanya sekitar 15%). Terlihat dari perubahan pertumbuhan
ekonomi tahun 2008 menunjukkan Pertumbuhan ekonomi dunia sepertinya
masih bergantung pada kondisi perekonomian yang terjadi di negara
Adidaya Amerika Serikat (AS).
1.2 Rumusan Masalah
1.
Bagaimana awal mula tarjadinya krisis ekonomi Amerika
Serikat?
2.
Apa saja penyebab terjadinya krisis ekonomi Amerika
Serikat?
3.
Apa saja dampak krisis ekonomi Amerika Serikat
terhadap perekonomian Indonesia?
4. Apakah
peranan para akuntan ikut andil dalam krisis ini?
5. Apakah
kontribusi yang diberikan bidang akuntansi guna mencegah krisis tersebut?
6.
Apa saja kebijakan Bank Indonesia dalam
menghadapi krisis ekonomi Amerika Serikat?
1.3 Tujuan
1.
Mengetahui awal mula terjadinya krisis ekonomi Amerika
Serikat.
2.
Mengetahui sebab-sebab terjadinya krisis ekonomi
Amerika Serikat.
3.
Mengetahui apa saja dampak terhadap perekonomian
Indonesia.
4. Mengetahui
peranan para akuntan dalam krisis tersebut.
5. Mengetahui
kontribusi yang diberikan bidang akuntansi guna mencegah krisis tersebut.
6.
Mengetahui apa saja kebijakan Bank Indonesia dalam
menghadapi krisis ekonomi Amerika Serikat.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Awal Mula Terjadinya Krisis Ekonomi Amerika Serikat
Bermula dari tumbangnya beberapa perusahaan besar di
Amerika yang bangkrut karena macetnya pembayaran kredit perumahan. Macetnya
kredit mengakibatkan kerugian di pihak kreditor dan mengganggu aktivitas
rangkaian sistem kerja keuangan Amerika Serikat dan dunia. Macetnya kredit
mmembuat para investor ingin menarik investasinya dan membuat perolehan laba di
lembaga keuangan menurun akibat adanya ketidakpercayaan konsumen.
Lehman
Brothers Inc merupakan perusahaan sekuritas keempat terbesar di Amerika
Serikat. Lehmanmenderita bangkrut karena tidak mampu membayar utang
senilai 613 miliar dollar Amerika Serikat kepada kreditor.
Kebangkrutan Lehman ini mempengaruhi banyak simpul ekonomi di
berbagai negara. Karena Lehman Brother sebelumnya menerima suntikan dana dari
para investor dari berbagai belahan dunia termasuk juga bank dunia yang memberikan
pinjaman dana besar kepada Lehman dan kini terkena imbas
kebangkrutan Lehman, yang akhirnya mulai mengganggu sistem keuangan
dunia.
Maka
dari itu kebangkrutan Lehman membuat Amerika Serikat menyuntikkan
dana sebesar 70 miliar dollar AS, Bank Sentral Eropa 99,4 miliar dollar AS,
Bank Inggris 35,6 miliar dollar AS, Bank Nasional Swiss 7,2 miliar dollar AS
dan Bank Jepang 24 miliar dollar AS.
Berbagai
suntikan dana di atas harus dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengantisipasi
kebangkrutan yang lebih parah lagi terhadap Lehman dan memberikan
dana bagi para investor yang menarik investasinya. Suntikan dana juga bertujuan
menjaga transaksi bisnis seperti pembiayaan perdagangan lintas dunia.
Kebangkrutan
lainnya juga dialami Worldcom Inc dan Enron Corp dengan
kasus yang mirirp dengan kebangkrutan yang dialami Lehman Brothers Inc.
Efek
krisis global ekonomi yang diderita Amerika Serikat ini memiliki efek domino
yang sangat kuat. Krisis ekonomi yang awalnya hanya diderita Amerika Serikaat
saja kini mulai merembet ke negara lain terutama negara berkembang yang masih membutuhkan
bantuan dana internasional, dengan adanya krisis ini secara langsung bantuan
internasional akan dikurangi guna mencegah krisis ekonomi dunia yang
berlarut-larut. Macetnya ekspor, hilangya likuiditas beberapa bank, pemutusan
tenaga kerja, pudarnya kepercayaan investor dan konsumen, dan anjloknya
perolehan laba di berbagai sektor keuangan karena adanya pemangkasan suku
bunga, otomotif, penerbangan yang tidak kalah pentingnya ialah jatuhya berbagai
indeks saham di berbagai bursa Eropa, Asia dan Amerika Serikat itu sendiri
meruapakan dampak umum krisis global.
Krisis
ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat juga merupakan pemicu adanya resesi di
bidang investasi, perdagangan, bantuan serta kepercayaan konsumen pada negara
lain seperti India, Cina, Brasil dan Rusia. Negara lain yang terkena imbas nya
juga ialah Jepang pada sektor ekspor yang anjlok, negara-negara di Eropa
seperti Inggris, Belanda, Swiss yang penerimaan laba pada lembaga keuangannya
ikut anjlok dan kehilangan likuiditasnya karena adanya ketidakpercayaan
konsumen. Pada dasrnya semua negara yang pernah menjadi invetsor bagi Lehman
termasuk bank dunia kini terkena imbas kebangrutan Lehman, hal itu berarti
mereka juga merasakan krisis yang dialami Lehman di Amerika Serikat. Menghadapi
itu semua negara-negara di dunia terus mengadakan upaya penyelamatan lewat
dialog, melalui G-20, APEC, OPEC, dan berbagai organisasi lainnya
2.2
Penyebab Terjadinya Krisis Ekonomi Amerika Serikat
Krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :
1.
Penumpukan hutang nasional hingga
mencapai 8.98 trilyun dollar AS sedangkan PDB hanya 13 trilyun dollar AS
2.
Terdapat progam pengurangan pajak
korporasi sebesar 1.35 trilyun dollar. (mengurangi pendapatan negara)
3.
Pembengkakan biaya Perang Irak dan
Afganistan (hasilnya Irak tidak aman dan Osama Bin Laden tidak tertangkap juga)
setelah membiayai perang Korea dan Vietnam.
4.
CFTC (Commodity Futures Trading
Commision) sebuah lembaga pengawas keuangan tidak mengawasi ICE (Inter
Continental Exchange) sebuah badan yang melakukan aktifitas perdagangan
berjangka.Dimana ECE juga turut berperan mengdongkrak harga minyak hingga lebih
dari USD 100/barel
5.
Subprime Mortgage: Kerugian surat
berharga property sehingga membangkrutkan Merryl Lynch, Goldman Sachs, Northern
Rock,UBS, Mitsubishi UFJ.
6.
Keputusan suku bunga murah dapat mendorong
spekulasi.
Selain faktor di atas,
terdapat faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya krisis ekonomi
di Amerika Serikat, yaitu :
1. Agresi
Militer Amerika Serikat Ke Irak dan Afganistan.
Dengan ambisi yang besar untuk memberantas teroris yang telah
meluluh lantakkan Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, yang berhasil
menghancurkan Word Trade Centre, Presiden Amerika bertekad untuk memburu orang
bertanggung jawab atas peristiwa tersebut dan akan menghancurkannya sampai ke
akar-akarnya. Irak dan Afganistan yang menurut Amerika adalah negara yang
merupakan sarang dan penyandang dana untuk kelompok teroris pun menjadi sasaran
inovasi.
Kedua perang ini sampai sekarang masih terus berlangsung yang membutuhkan banyak dana sehingga pendanaan negara terfokus pada kedua perang tersebut, yang memaksa Presiden Amerika Serikat harus bolak-balik ke Kongres Amerika Serikat untuk menyakinkan kongres bahwa perang masih akan terus berlanjut dan masih membutuhkan tambahan banyak dana.
Kedua perang ini sampai sekarang masih terus berlangsung yang membutuhkan banyak dana sehingga pendanaan negara terfokus pada kedua perang tersebut, yang memaksa Presiden Amerika Serikat harus bolak-balik ke Kongres Amerika Serikat untuk menyakinkan kongres bahwa perang masih akan terus berlanjut dan masih membutuhkan tambahan banyak dana.
2. Subprime
Mortgage di sektor perumahan
Kata ”mortgage” berasal dari istilah hukum dalam bahasa Prancis.
Artinya: matinya sebuah ikrar (kalau di Indonesia perjanjian akad kredit ada
perbedaan sedikit). Itu agak berbeda dari kredit rumah. Dalam mortgage,
seseorang mendapat kredit. Lalu, memiliki rumah. Rumah itu di serahkan kepada
pihak yang memberi kredit. Seseorang boleh menempatinya selama cicilan rumah
tersebut belum lunas. Karena rumah itu bukan hak milik, begitu pembayaran
mortgage macet, rumah itu otomatis tidak bisa di tempati dan harus pergi dari
rumah tersebut. Begitu agresifnya para investment banking (perusahaan yang
mirip Bank, karena perusahaan ini menerima berbagai macam deposito, tetapi
tidak terikat dengan peraturan-peraturan perbankan), sehingga kalau dulu hanya
orang yang memenuhi syarat (prime) yang bisa dapat mortgage, yang kurang
memenuhi syarat pun (sub-prime) dirangsang untuk minta mortgage. Di AS, setiap
orang punya rating. Tinggi rendahnya rating ditentukan oleh besar kecilnya
penghasilan dan boros-tidaknya gaya hidup seseorang. Orang yang disebut prime
adalah yang ratingnya 600 ke atas. Setiap tahun orang bisa memperkirakan
sendiri, ratingnya naik atau turun. Kalau sudah mencapai 600, dia sudah boleh bercita-cita
punya rumah lewat mortgage. Kalau belum 600, dia harus berusaha mencapai 600.
Bisa dengan terus bekerja keras agar gajinya naik atau terus melakukan
penghematan pengeluaran. Disisi lain pengusaha ingin perusahaan tumbuh semakin
besar dan mendapat laba yang tinggi, pasar pun digelembungkan. Orang yang
ratingnya baru 500 sudah ditawari mortgage yang seharusnya belum bisa tetapi
dipaksakan dengan prinsip bila gagal bayar, rumah itu bisa disita. Setelah
rumah disita, bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai pinjaman
tetapi tidak pernah dipikirkan jangka panjangnya. Dalam waktu kurang dari 10
tahun, kegagalan bayar mortgage langsung melejit. Rumah yang disita sangat
banyak. Rumah yang dijual kian bertambah yang memacu jatuhnya harga rumah ke
level yang sangat rendah. Dengan turunnya harga rumah yang tidak sesuai dengan
nilai pinjaman yang menyebabkan semakin banyak yang gagal bayar. Bank atau
investment banking yang memberi pinjaman menjaminkan rumah-rumah itu kepada
bank atau investment banking yang lain, yang lain itupun menjaminkan ke yang
lainnya lagi. Sehingga setelah terjadi kredit itu macet maka semua
lembaga-lembaga penjamin itu ambruk secara berurutan sebagai layaknya kartu
domino yang didirikan berjajar. Satu roboh menimpa kartu lain, roboh semua.
Lalu, apa hubungannya dengan bangkrutnya investment banking seperti Lehman
Brothers? Gairah bisnis rumah yang luar biasa pada 1990-2004 itu bukan hanya
karena fasilitas pajak tersebut. Fasilitas itu telah dilihat oleh ”para pelaku
bisnis keuangan” sebagai peluang untuk membesarkan perusahaan dan meningkatkan
laba. Warga terus dirangsang dengan berbagai iklan dan berbagai fasilitas
mortgage. Jor-joran memberi kredit bertemu dengan jor-joran membeli rumah.
Harga rumah dan tanah naik terus melebihi bunga bank. Akibatnya, yang pintar
bukan hanya orang-orang bank, tapi juga para pemilik rumah, yang rumahnya sudah
lunas, di-mortgage-kan lagi untuk membeli rumah berikutnya. Yang belum memenuhi
syarat beli rumah pun bisa mendapatkan kredit dengan harapan harga rumahnya
terus naik. Kalau suatu saat ada yang tidak bisa bayar, bank masih untung.
Jadi, tidak ada kata takut dalam memberi kredit rumah. Dengan kebebasan ini
perusahaan ini menjamin pinjaman-pinjaman pada sub-prime mortgage yang
menyebankan mereka terseret dalam kredit macet di sektor perumahan yang pada
akhirnya perusahaan harus gulung tikar secara berurutan.
3. Neraca
keuangan yang tidak sehat.
Buruknya kinerja lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat ikut andil
dalam krisis yang terjadi, dan diperparah dengan laporan badan-badan independen
yang seharusnya memberikan analisis objektif mengenai sektor-sektor ekonomi di
Amerika Serikat juga ikut dimanipulasi sedemikian rupa untuk menciptakan
sentimen positif terhadap sektor perumahan namun tanpa disertai safeguard
ekonomi yang memadai. Akibatnya muncul banyak kegagalan pembayaran kredit oleh
para kreditor. Sebagai efek dominonya, pihak ketiga penopang kredit (yaitu
badan-badan keuangan swasta) yang telah berinvestasi ratusan juta dolar banyak
yang mengalami kerugian sangat besar dari sektor ini. Himpunan dana yang
tadinya dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian Amerika Serikat kini
tersendat dan tidak dapat diputar kembali untuk investasi. Akibatnya terjadi
krisis finansial di dalam negeri yang memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi
dan berpotensi untuk meruntuhkan fondasi ekonomi Amerika
4. Telalu
Overconfidance dalam penyaluran kredit.
Karena terlalu percaya diri dalam penyaluran kredit, khususnya
pada sektor perumahan sehingga orang / badan usaha yang memiliki reputasi buruk
sekalipun masih mendapatkan kredit yang menyebabkan kridit besar-besaran
mengalir begitu saja kepada para kreditor yang bermasah. Hal ini tentu saja
akan memacu timbulnya kredit macet. Terjadinya kredit macet di sektor perumahan
(sub-prime mortgage) yang menyeret terjadinya kredit macet di perbankan dan
memaksa the FED (Bank Sentral Amerika Serikat) untuk menurunkan suku bunga
hingga 2%. Krisis yang terjadi di awal tahun 2008 tersebut memicu kenaikan
harga minyak mentah dunia hingga mencapai rekor tertingginya di bulan Mei
sebesar 147 USD/barel. Akan tetapi, krisis yang terjadi belum berakhir. Naiknya
harga minyak mentah dunia membuat dunia usaha mulai kualahan dan daya beli
konsumen semakin menurun, sehingga menyebabkan keragu-raguan dan ketidak
pastian pasar. Kredit macet perumahan tersebut akhirnya melibas dua nama besar
perusahaan di sektor finansial, Merrill Lynch dan Lehman Brothers. Harga saham
di bursa saham USA (Wall Street) dan dunia mulai mengalami penurunan dan mulai
memicu krisis yang berdampak pada kolapsnya bank-bank investasi maupun
perusahaan-perusahaan asuransi dunia. Saat itulah Pemerintah USA menyadari
bahwa krisis tersebut sudah tidak dapat dibendung, dan meminta Kongres USA
menyetujui dana talangan USD 700 miliar untuk menolong sektor keuangan. Namun,
langkah tersebut sudah terlambat karena kepanikan di pasar modal sudah melanda
seluruh dunia, termasuk Indonesia.
2.3
Dampak Krisis Amerika Serikat terhadap Perekonomian Indonesia
1. Kinerja neraca pembayaran yang
menurun
Pada
saat terjadi krisis global, negara adidaya Amerika Serikat mengalami resesi
yang serius, sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya
menggerus daya beli masyarakat Amerika. Hal ini sangat mempengaruhi
negara-negara lain karena Amerika Serikat merupakan pangsa pasar yang besar
bagi negara-negara lain termasuk Indonesia. Penurunan daya beli masyarakat di
Amerika menyebabkan penurunan permintaan impor dari Indonesia. Dengan demikian
ekspor Indonesia pun menurun. Inilah yang menyebabkan terjadinya defisit Neraca
Pembayaran Indonesia (NPI). Bank Indonesia memperkirakan secara keseluruhan NPI
mencatatkan defisit sebesar US$ 2,2 miliar pada tahun 2008.
Penyebab
lain terjadinya defisit NPI adalah derasnya aliran keluar modal asing dari
Indonesia khususunya pada pasar SUN (Surat Utang Negara) dan SBI (Sertifikat
Bank Indonesia). Derasnya aliran modal keluar tersebut menyebabkan investasi
portofolio mencatat defisit sejak kuartal III-2008 dan terus meningkat pada
kuartal IV-2008. Selain itu, adanya sentimen negatif terhadap pasar keuangan
global juga membuat terjadinya pelepasan aset finansial oleh investor asing dan
membuat neraca finansial dan modal ikut menjadi defisit.
2. Tekanan pada nilai tukar rupiah
Secara
umum, nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil sampai pertengahan September
2008. Hal ini terutama disebabkan oleh kinerja transaksi berjalan yang masih
mencatat surplus serta kebijakan makroekonomi yang berhati-hati. Namun sejak
pertengahan September 2008, krisis global yang semakin dalam telah memberi efek
depresiasi terhadap mata uang. Kurs Rupiah melemah menjadi Rp 11.711,- per USD
pada bulan November 2008 yang merupakan depresiasi yang cukup tajam, karena
pada bulan sebelumnya Rupiah berada di posisi Rp 10.048,- per USD.
Semasa
Pemerintahan Orde Baru, Indonesia menganut sistem fixed exchange rateatau
sistem nilai tukar tetap. Tetapi pada Pemerintahan berikutnya sampai sekarang,
sistem yang dianut telah berubah menjadi sistem floating
exchangerate atau sistem nilai tukar mengambang. Dengan sistem ini nilai
tukar rupiah menjadi bergantung pada supply dan demand di
pasar. Hal ini berbeda dengan sistem fixed exchange rate dimana Bank
Indonesia berkewajiban menjaga Rupiah konstan dengan aktif membeli dan menjual
valas untuk menghadapi supply dandemand yang berubah-ubah.
Pada
masa krisis global yang terjadi sejak beberapa waktu yang lalu, terjadi
keketatan likuiditas global, dengan demikian supply dollar relatif sangat
menurun. Hal inilah yang memberikan efek depresiasi terhadap Rupiah. Keketaatan
likuiditas global terjadi akibat perusahaan dan rumah tangga lebih menjaga
likuiditasnya untuk berjaga-jaga dari berbagai resiko bisnis yang meningkat
akibat krisis global. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mencari dana talangan
dalam membiayai defisit anggaran pemerintah. Rumah tangga konsumen pun mulai
menahan diri untuk berbelanja guna mengantisipasi terhadap goncangan yang
mungkin terjadi. Keketatan likuiditas diperparah oleh sikap bank yang terlalu
berhati-hati dalam mengucurkan kreditnya dalam rangka meminimalisir terjadinya
kredit macet.
Sebenarnya
depresiasi Rupiah menguntungkan kondisi dalam negeri, karena secara teoritis
akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Harga-harga produk dalam
negeri menjadi relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan harga-harga
produk sejenis yang diimpor dari negara lain. Di pasar negara tujuan ekspor
Indonesia, konsumen akan lebih memilih produk dari Indonesia karena harganya
lebih murah. Kondisi ini menyebabkan ekspor Indonesia meningkat. Namun hal itu
tidak terjadi karena negara lain juga mengalami hal yang sama seperti Indonesia
dimana mata uangnya juga mengalami depresiasi. Krisis global membuat daya beli
masyarakat di setiap negara pada umumnya menurun. Sehingga Depresiasi tidak serta
merta membuat ekspor Indonesia meningkat, bahkan ekspor justru turun.
Berdasarkan laporan BPS awal Maret 2009 lalu, disebutkan bahwa nilai ekspor
Indonesia pada Januari 2009 hanya sebesar USD 7,15 miliar. Angka ini turun
17,7% dibandingkan nilai ekspor pada Desember 2008 sebesar USD 8,69 miliar.
Bahkan, jika dibandingkan dengan Januari 2008, nilai penurunannya lebih besar
lagi, yakni sebesar 36%.
3. Dorongan pada laju inflasi
Dorongan
tersebut berasal dari lonjakan harga minyak dunia yang mendorong dikeluarkannya
kebijakan subsidi harga BBM. Tekanan inflasi makin tinggi akibat harga komoditi
global yang tinggi. Namun inflasi tersebut berangsur menurun di akhir tahun
2008 karena harga komoditi yang menurun dan penurunan harga subsidi BBM.
Penyebab
lain dari terus menurunnya tingkat inflasi adalah kebijakan Pemerintah
menurunkan harga BBM jenis solar dan premium pada Desember 2008, dan produksi
pangan dalam negeri yang relatif bagus. Bahkan awal Desember 2008 terjadi
deflasi sebesar 0,04 persen. Deflasi tersebut terjadi karena menurunnya harga
pada sektor transportasi, konsumsi, dan jasa keuangan. Keberhasilan menurunkan
inflasi secara berangsur-angsur tak lepas dari keberhasilan instansi terkait
dalam memitigasi akselerasi ekspektasi inflasi yang sempat meningkat tajam
pasca kenaikan harga BBM. Secara keseluruhan, inflasi IHK pada tahun 2008
mencapai 11,06 persen, sementara inflasi inti mencapai 8,29 persen.
2.4
Peranan Akuntan dalam Krisis Global
Akuntan
sangat berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
perekonomian suatu negara. Indonesia merupakan negara yang terkena dampak cukup
ringan dalam terjadinya krisis global tahun 2008, namun ditetapkan harus dapat
mengantisipasi keuangan negara dengan salah satu cara melakukan perbaikan sistem
keuangan. Pelaksanaan perbaikan sistem keuangan dapat terjadi dengan adanya
partisipasi seluruh akuntan Indonesia. Perbaikan sistem keuangan itu menyangkut
berbagai aspek, yaitu:
1.
Menuju sistem pembukuan dan anggaran
akrual untuk mengungkapkan hak dan kewajiban kontijensi serta perencanaan
jangka panjang berbasis kinerja;
2.
Mewujudkan sistem pembukuan keuangan
negara yang terpadu (TSA-Treasury Single Account);
3.
Menggunakan sistem aplikasi teknologi
komputer yang terintegrasi;
4.
Melakukan inventarisasi serta penilaian
kembali aset maupun hutang negara;
5.
Memenuhi jadwal penyusunan laporan
keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban anggaran negara sebagaimana
diatur dalam Paket Tiga UU Keuangan Negara Tahun 2003-2004;
6.
Meningkatkan quality
assurance oleh pengawas internal, dan
7.
Meningkatkan mutu sumber daya manusia
(SDM) dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan negara.
2.5
Kontribusi Bidang Akuntansi dalam Mencegah Krisis Global
Akuntansi
merupakan bagian dari proses pengelolaan sistem keuangan yang terjadi di
Indonesia. Proses yang benar tentunya akan menghasilkan laporan keuangan negara
yang tepat. Oleh sebab itu, negara yang memiliki pelaksanaa akuntansi yang
sehat dan kuat akan menghasilkan negara yang memiliki perekonomian yang baik
pula. Beberapa prinsip akuntansi dalam melaksanakan terjadinya pencegahan
krisis global, sebagai berikut :
1.
Akuntabilitas. Akuntabilitas
berorientasi pada hasil. Hal ini merupakan landasan penerapan anggaran berbasis
kinerja. Artinya, dalam pertanggungjawaban Keuangan Negara, akan dilihat
kinerja apa yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam menghabiskan dana
APBN/APBD. Jika tidak ada kinerja yang dicapai maka tidak boleh se-sen-pun uang
Negara dibelanjakan.
2.
Profesionalitas. Karena uang Negara
merupakan uang rakyat yang harus bernilai maksimal (value for money) bagi
kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kesejahteraan aparatur Negara. Oleh
karena itu, pengelolaan Keuangan Negara harus dikelola secara professional.
Penerapan sistem akuntansi keuangan harus benar-benar diterapkan baik untuk
APBN maupun APBD.
3.
Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
Negara. Rakyat berhak tahu kemana dan untuk apa anggaran Negara dibelanjakan.
Dalam pertanggungjawaban Keuangan Negara, masyarakat perlu diberikan hak untuk
mengetahui pertanggungjawaban Keuangan Negara yang dilakukan oleh Negara atau
daerah. Minimal, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah perlu dipublikasikan
sehingga masyarakat dapat menilai pertanggungjawaban tersebut.
4.
Pemeriksaan keuangan oleh badan
pemeriksa yang bebas dan mandiri. Ini merupakan amanah baru bagi BPK-RI
terutama untuk memeriksa pertanggungjawaban kepala daerah yang sebelumnya tidak
ada kewajiban tersebut. Sebelum laporan pertanggungjawaban Pemerintah
(Perhitungan Anggaran Negara) dan laporan pertanggungjawaban kepala daerah
disampaikan kepada DPR/DPRD, wajib diperiksa terlebih dahulu oleh BPK-RI.
5.
Keuangan Negara dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.6.
APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi. Hal berikutnya mengenai audit Keuangan Negara.
Audit keuangan Negara dalam peket UU tentang Keuangan Negara ditetapkan dengan
UU 15/2004. Dari UU tersebut, secara jelas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
diamanahi suatu tugas berat yaitu melakukan pemeriksaan (audit) atas
pengelolaan dan tanggung jawab seluruh unsur keuangan negara. Beberapa hal yang
dirasakan sebagai kemajuan dari penetapan UU Pemeriksaan tersebut antara
lain:1. BPK diberikan kebebasan dan kemandirian dalam menentukan obyek
pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan, penyusunan dan penyajian laporan
audit. Meskipun demikian, lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota) dapat memberikan saran dan mengadakan pertemuan konsultasi
dengan BPK dalam perencanaan tugas pemeriksaan.
6.
Ada dua hal yang berkaitan dengan
keuangan Negara yaitu pengelolaan keuangan Negara dan tanggung jawab keuangan
Negara. Pengelolaan keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat
pengelola keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian,
pejabat pengelola keuangan Negara akan memegang amanah bukan hanya dalam
pelaksanaan, akan tetapi juga dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya.
Tanggung-jawaban keuangan Negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien,
ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan asas keadilan dan
kepatutan.
7.
Apabila bidang akuntansi telah
memberikan kontribusi yang baik dalam mengelola keuangan negara dan tanggung
jawab atas pengelolaan tersebut, maka Indonesia akan memiliki ketahanan
perekonomian yang cukup kuat dalam mencegah ataupun menghadapi krisis keuangan
global di masa yang akan datang.
2.6
Kebijakan Bank Indonesia dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Amerika Serikat
Bank Indonesia (BI) sebagai
otoritas moneter yang mempunyai independensi dari pemerintah mempunyai
kewajiban menjaga stabilitas moneter serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan
yang dapat meminimalisir dampak dari krisis global. Bank Indonesia telah
menerapkan beberapa kebijakan, yakni:
1.
Kebijakan dalam sekor moneter
BI mengarahkan kebijakan penurunan
inflasi yang didorong oleh tingginya permintaan agregat dan dampak lanjutan
dari kenaikan harga BBM yang sempat mendorong inflasi mencapai 12,14% pada
bulan September 2008. Untuk mengantisipasi berlanjutnya tekanan inflasi, BI
menaikkan BI rate dari 8 persen secara bertahap menjadi 9,5 persen pada Oktober
2008. Dengan kebijakan moneter tersebut ekspektasi inflasi masyarakat tidak
terakselerasi lebih lanjut dan tekanan neraca pembayaran dapat dikurangi.
2.
Kebijakan dalam sekor perbankan
Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya memperkuat ketahanan
sistem perbankan, khususnya dalam upaya persiapan implementasi Basel II. Basel
II dibuat berdasarkan struktur dasar the 1988 accord yang
memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap
risiko (risk sensitive) serta memberikan insentif terhadap peningkatan
kualitas penerapan manajemen risiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara
penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari kerugian kredit dan juga
dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari eksposur yang disebabkan
oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional.
Kebijakan dalam sektor perbankan lainnya adalah meningkatkan
kapasitas pelayanan industri perbankan syariah. Sistem perbankan syariah
terbukti lebih tahan terhadap hantaman krisis. Sistem perbankan ini juga sudah
mulai digiatkan oleh negara-negara non-muslim seperti Inggris, Italia, Hong
Kong, China, Malaysia, dan Singapura. Bahkan menurut anggota Komite Ahli Bank Indonesia,
perbankan syariah tetap stabil di saat krisis global berlangsung dikarenakan
perbankan syariah merupakan pilihan yang komprehensif, progresif, dan
menguntungkan.
3.
Kebijakan dalam sekor pembayaran
Bank Indonesia turut berupaya
mencegah terjadinya guliran krisis global terhadap kelancaran sistem pembayaran
nasional. Dalam mencegah risiko sistemik dari risiko gagal bayar peserta yang
cenderung meningkat pada kondisi krisis dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran, BI telah melakukan perubahan jadwal setelmen sistem pembayaran pada
hari tertentu.
Kebijakan BI dalam sistem pembayaran terus dilakukan untuk
meningkatkan pengedaran uang yang cepat, efisien, aman, dan handal,
meningkatkan layanan kas prima, dan meningkatkan kualitas uang. Sementara
kebijakan non tunai diarahkan untuk memitigasi risiko sistem pembayaran melalui
pengawasan sistem pembayaran, mengatur kegiatan money remittances,
meningkatkan efisiensi pengelolaan rekening pemerintah, dan meningkatkan
pembayaran non tunai.
Sebagai Bank Sentral, BI memang
mempunyai tanggung jawab dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam menstabilkan
kondisi moneter Indonesia. Dengan demikian diharapkan kebijakan-kebijakan yang
dibuat BI merupakan kebijakan yang strategis dan tepat sasaran dalam
meminimalisir dampak krisis keuangan. Kebijakan moneter yang diambil BI juga
diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor riil dan
selanjutnya pada kesejahteraan masyarakat.
BAB
III
PENUTUP
Kesimpulan
Saat
terjadi krisis global di Amerika Serikat tahun 2008, Indonesia menjadi salah
satu negara yang menerima dampak cukup ringan dibanding dengan negara-negara
lainnya terutama negara maju di kawasan Eropa. Hal ini disebabkan, Indonesia
melakukan diversifikasi terhadap pangsa pasar ekspor, sehingga peran Amerika
Serikat dan Uni Eropa semakin menurun. Mengidentifikasi kondisi keuangan
Indonesia saat krisis global 2008. Bahkan terjadinya depresiasi Rupiah
menguntungkan kondisi dalam negeri, karena secara teoritis akan meningkatkan
daya saing produk dalam negeri. Harga-harga produk dalam negeri menjadi relatif
lebih murah apabila dibandingkan dengan harga-harga produk sejenis yang diimpor
dari negara lain. Di pasar negara tujuan ekspor Indonesia, konsumen akan lebih
memilih produk dari Indonesia karena harganya lebih murah. Kondisi ini
menyebabkan ekspor Indonesia meningkat.
Peran
Akuntan menjadi salah satu pendukung dalam menahan dampak krisis global
terhadap perekonomian Indonesia. Para Akuntan terus berupaya dalam melaksanakan
prinsip Akuntansi yang memberikan suatu ketahanan bagi perusahaan-perusahaan
untuk terus mampu bersaing dalam kegiatan ekspor. Para Akuntan juga menerapkan
prinsipnya dalam sistem keuangan negara.
Bidang
Akuntansi memberikan kontribusi yang cukup signifikan guna mencegah terjadinya
krisis di Indonesia. Kontribusi tersebut tampak dalam dua hal, yaitu
pengelolaan keuangan Negara dan tanggung jawab keuangan Negara. Kedua hal
tersebut apabila dapat terlaksana akan memberikan kekuatan dan ketahanan
terhadap perekonomian Indonesia dalam menghadapi adanya krisis global di masa
yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA
